| Kembali |
| Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
| 4/Pid.Pra/2026/PN Rah | CALVIN DIRTAMA BIN EDI ANTONI | KEPOLISIAN RESORT MUNA Cq UNIT II TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES MUNA | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 04 Nov. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka | ||||
| Nomor Perkara | 4/Pid.Pra/2026/PN Rah | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 02 Nov. 2026 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Pemohon |
|
||||
| Termohon |
|
||||
| Advokat | |||||
| Petitum Permohonan | Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Raha agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan a quo; - Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan; - Menyatakan tindakan Termohon yang membawa Pemohon dari kediamannya pada tanggal 10 Juli 2026, sepanjang terbukti merupakan tindakan penangkapan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 20 Tahun 2025, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum; - Menyatakan tidak sah penangkapan terhadap Pemohon karena terbukti dilakukan tanpa surat tugas dan surat perintah penangkapan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang; - Menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 11 Juli 2026 karena Termohon tidak dapat membuktikan pemenuhan persyaratan alat bukti dan prosedur penetapan Tersangka sebagaimana ditentukan dalam UU No. 20 Tahun 2025; - Menyatakan tidak sah tindakan penahanan terhadap Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2025; - Menyatakan tidak sah perpanjangan penahanan terhadap Pemohon sepanjang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 102 dan Pasal 107 UU No. 20 Tahun 2025; - Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan ; - Memerintahkan Termohon melaksanakan pemulihan terhadap hak-hak Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 163 ayat (1) huruf f UU No. 20 Tahun 2025; - Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
Apabila Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono). |
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
